LAND OF FREEDOM

Kemajuan Masyarakat disekitar Tambang, Tanggung Jawab Siapa?

2006-03-03T09:45:00.000-08:00

Berita seputar protes “sebagian” masyarakat terhadap kegiatan penambangan tembaga dan emas oleh Freeport di Papua menghiasi media nasional beberapa hari ini. Inti persoalan menurut pemrotes dan sebagian tokoh negeri ini adalah manfaat yang tidak dirasakan oleh “masyarakat” sekitar oleh kehadiran perusahaan tambang tersebut. Ditambah dengan berita, bukan dari sumber perusahaan, yang menyebutkan bahwa “kerugian” perusahaan akibat terhentinya operasi penambangan beberapa waktu yang lalu sebesar 5 sampai 10 juta dollar per hari, maka rasanya lengkaplah dosa perusahaan terhadap segala kekurangan masyarakat disekitarnya.

Bisnis dengan Resiko Tinggi

Pertambangan adalah salah satu industri dengan resiko investasi paling tinggi. Keberhasilan proyek eksplorasi untuk menemukan sumberdaya mineral seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Alasan utamanya adalah kelangkaan endapan mineral di alam ini sendiri yang kemudian dikomplikasi dengan berbagai proses geologi yang menyertainya. Setelah ditemukanpun masih diperlukan berbagai tahap untuk menjadikannya sebuah operasi penambangan. Sebagai gambaran, publikasi Placer Development Ltd. tahun 1980 menyebutkan bahwa di Kanada hanya 1 dari 1000 deposit yang dilanjutkan dengan penambangan.

Untuk mineral logam, biaya eksplorasi dan pengujian kelayakan ekonomis sebuah endapan umumnya berkisar antara 30-50 juta dollar. Ini adalah biaya yang hilang kalau endapan ternyata tidak ekonomis untuk ditambang. Untuk pengembangan sebuah cadangan sampai siap berproduksi dibutuhkan modal lebih besar lagi, tergantung kepada skala dan metode penambangan. Menurut data tahun 2005 yang diberikan Western Mine Engineering, Inc. rata-rata modal yang dibutuhkan untuk persiapan sebuah tambang terbuka dengan produksi 80 ribu ton/hari adalah sekitar 400 juta dollar.

Dengan resiko yang tinggi dan kebutuhan modal yang begitu besar, tidak mengherankan bahwa tidak banyak korporasi yang tertarik dan sanggup untuk mengelola sebuah tambang. Tanpa fakta cadangan yang meyakinkan sulit mencari bank atau personal melalui pembelian saham yang berniat menjadi pemodal usaha pertambangan. Ini biasanya dimanifestasikan melalui tuntutan bunga yang tinggi untuk pinjaman usaha. Estimasi tingkat keuntungan antara 10-15% dari modal usaha, tergantung suku bunga bank dan faktor lainnya, biasanya dianggap sebagai angka minimum untuk mengkategorikan sebuah endapan bernilai ekonomis.

Intinya bahwa menjalankan perusahaan tambang tidaklah sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Kalau kita pinjam ke bank 5 milyar dollar dengan bunga 1% perbulannya, maka pendapatan 5 juta dollar perhari tidaklah fantastis.

Memandang Kewajiban Perusahaan Secara Realistis

Pemberian kontrak karya kepada perusahaan berarti kita, dalam hal ini pemerintah, setuju dengan apapun yang akan dilakukan perusahaan dengan segala kewajibannya. Kewajiban ini meliputi pembayaran royalti, melaporkan analisis dampak lingkungan, memenuhi peraturan ketenagakerjaan dan berbagai aturan lainnya. Kalau kemudian terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka pemerintah memiliki hak untuk meluruskannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Persoalan yang sering terjadi adalah masyarakat disekitar wilayah perusahaan merasa tidak terwakili kepentingannya dalam aturan yang disepakati. Ini kemudian diperparah dengan minimnya penggunaaa dana dari pembayaran royalti dan pajak yang dibayarkan perusahaan untuk daerah setempat. Alasannya mungkin dana tersebut dipakai untuk prioritas pembangunan lainnya atau adanya kebocoran kepada tangan yang tidak bertanggung jawab. Setelah era otonomi daerahpun kondisinya tidak lantas langsung lebih baik karena persoalan yang sama. Sementara perubahan bentang alam yang menjadi konskuensi logis penambangan langsung dialami masyarakat lokal.

Namun sebelum kita mengutuk perusahaan tambang dan meminta mereka bertanggung jawab dengan segala ketidakberesan dirumah kita, ada baiknya kita menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri kita sendiri. Apakah adil kalau seandainya orang Sumatra yang bekerja di Jawa disuruh bertanggung jawab dengan nasibnya orang jawa? Apa bedanya perusahaan tambang dengan penjual cendol di terminal bis? Kalau keuntungan nominal yang pertama lebih besar, tidaklah aneh karena mereka mengambil resiko dengan investasi yang juga jauh lebih besar.

Disatu sisi kita menuntut agar perusahaan tambang tidak mendirikan negara dalam negara. Namun disisi lain kita ingin mereka membuat aturan untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Bukankah ini sesuatu yang bertolak belakang?Apakah tugas mereka untuk menetapkan aturan untuk mengakomodasi kepentingan semua orang disekitarnya? Bukankah untuk itu kita memiliki pemerintahan, untuk menjembatani apa yang diinginkan warganya dimeja perundingan dengan perusahaan? Kalau perusahaan merasa mampu memenuhi semua tuntutan kita, mereka terus dengan rencananya, kalau tidak mereka mundur, sesederhana itu.

Sentimen terhadap asing kadang lebih menguasai benak kita daripada substansi permasalahan. Padahal kalau kita mau menoleh kembali, persoalan yang dihadapi saudara-saudara kita di papua juga akan kita temukan disekitar perusahaan tambang yang notabene adalah BUMN. Kalau kita bicara penambang tanpa ijin, hal yang sama terjadi terjadi disekitar tambang emas Pongkor sana yang dikuasai oleh PT. Aneka Tambang Tbk. Jadi intinya bukan asing atau nasional, namun bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat terbesar dari kekayaan alam yang ada disekitar mereka.

Sudah saatnya kita belajar menjadi bangsa yang bertanggung jawab dengan tidak melemparkan berbagai kekurangan kita kepada pihak lain. Kalau memang perusahaan mengingkari kewajibannya, burulah mereka sampai ke liang kubur. Kalau mereka menggelapkan pajak, pekerjakanlah ahli pajak yang terbaik untuk menemukan kesalahannya. Pertanyakanlah pemerintahan pusat dan daerah kemana perginya royalti dan pajak perusahaan. Rubahlah peraturan kalau memang itu yang kurang. Namun kalau kenyataannya kita masih terkubur dalam lubang yang kita gali sendiri, maka tugas kitalah untuk berdiri. Pemerintah harus berani bersikap dan jujur mengatakan kalau memang pendapatan yang diperoleh dari perusahaan dipakai untuk hal lainnya. Tidak lantas diam manakala ada protes dan seolah-olah menyalahkan perusahaan terhadap kemiskinan masyarakat disekitarnya. Tanpa mengambil tanggung jawab penuh terhadap nasib sendiri, kita akan terus menjadi olok-olok bangsa lain. .

A Ventilation System for Large Block Cave Mines

2006-02-21T08:48:00.000-08:00

Abstract

Currently, there are several open pit mines with production rates of about 200,000 tpd of ore that are reaching the end of their economic lives. In most cases, the remaining ore-body extends to depths greater than 300 m below the pit limit, leaving hundreds of millions of tons of reserves that can only be recovered by means of an underground mining method. One such method used for mass production is block caving.

This paper presents a ventilation system for a four-zone block cave mine operation developed on a footprint of 1000 m wide and 1200 m long. The system is designed for a mine with a nominal production rate of 120,000 tpd of ore using diesel powered units on the production and reduction levels. It discusses the air quantity requirements for the worst case scenario which is anticipated to occur 5 years after the mine has reached its full production capacity. Finally, it summarizes the results of computer modeling exercises that were carried out to determine an economic ventilation infrastructure that includes shafts, drifts, main fans, and ventilation control devices.

(Proceeding of the 8th International Mine Vent. Symposium, Brisbane July 2006)

Sanggupkah Pemerintah Membenahi Industri Pertambangan?

2006-02-16T12:41:00.000-08:00

Industri pertambangan kembali menjadi sorotan setelah keluarnya pernyataan mantan ketua DPR/MPR Amien Rais mengenai perlunya mengungkap korupsi dan meninjau kembali kontrak karya di sektor ini.

Pemerintah dan Citra Industri Pertambangan

Citra negatif yang melekat diwajah industri pertambangan kita merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Pencemaran lingkungan, perusakan jalan, perampasan hak tanah dan penggerusan nilai budaya lokal dimana perusahaan tambang beroperasi mendominasi berita seputar kegiatan penggalian mineral di negeri ini. Dari Aceh sampai Papua lebih banyak terdengar friksi yang timbul antar masyarakat lokal dengan perusahaan yang beroperasi disekitarnya.
Pertanyaan yang lebih sering dimunculkan adalah kenapa perusahaan-perusahaan tambang berbuat semaunya? Kenapa mereka seolah-olah hanya mau menggali mineral berharga dari dalam bumi tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya? Pertanyaan yang lebih banyak dipendam adalah dimana pemegang otoritas dinegeri ini saat pelanggaran-pelanggaran itu terjadi? Kenapa kasus Buyat muncul pasca penambangan?Apa yang kita (pemerintah) lakukan pada saat audit lingkungan tahunan perusahaan disampaikan? Apakah pernah ada pemeriksaan silang sebelum munculnya penyakit yang meresahkan masyarakat?

Faktor Penghambat

Ada tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam pembenahan sektor pertambangan. Pertama, ketakutan akan kehilangan investor, khususnya investor asing. Kedua, tidak adanya dukungan dari praktisi pertambangan didalam negeri. Ketiga, ketidakmauan sebagian orang yang kuatir kehilangan rejeki ataupun boroknya terbuka kalau pembenahan itu dilakukan.
Ketakutan akan kehilangan investor sepertinya sudah menjadi penjara pikiran kepada para pengambil keputusan dinegeri ini. Walaupun keterbatasan dana pemerintah dan swasta dalam negeri untuk mengekstraksi cadangan mineral adalah salah satu penyebab, namun sepertinya rasa takut itu jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Tanpa dukungan para praktisi pertambangan kita akan terus dibelenggu anggapan bahwa bangsa ini belum mampu mengelola sumberdaya alamnya sendiri. Ironisnya, seandainya ada survei yang menanyakan karyawan perusahaan tambang asing untuk memilih bekerja dibawah naungan manajemen asing atau nasional, penulis sangat meragukan bahwa jawabannya adalah yang terakhir. Alasannya sederhana saja; perusahaan asing membayar lebih baik. Kenyataan pahit yang sering ditemui adalah penurunan gaji justru terjadi disektor yang telah dialihkan kepada bangsa sendiri.
Rasanya tidak akan terlalu sulit membongkar ada apa dibalik dibiarkannya truk pengangkut batubara di Kalimantan yang dikeluhkan masyarakat merusak jalan mereka. Tinggal pertanyaannya, mau diungkap atau tidak.

Menaksir Resiko Secara Rasional

Penolakan dan pengasingan adalah kendala besar yang dihadapi oleh CODELCO di Chile sewaktu melakukan “Chilenisasi” pada tahun 1966 yang kemudian dilanjutkan dengan nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang bergerak dibidang penambangan tembaga tahun 1971. Jaringan global yang dimiliki oleh perusahaan asing dibidang mineral, didukung oleh negara darimana perusahaan itu berasal, membuat mereka hampir tidak bisa menjual produk yang mereka hasilkan.
Selain resiko diatas, penghentian kontrak karya ditengah jalan juga memungkinkan dibawanya pemerintah ke arbitrase internasional. Inilah yang menjadi alasan kuat agar kita menghormati kontrak karya yang sudah diberikan. Walaupun ada kontroversi yang terjadi didalam pemberian kontrak karya tersebut, itu adalah urusan dapur kita sendiri. Lakukanlah perbaikan pada saat kontrak karya masih dalam pertimbangan.
Namun, kalau dibilang investor akan lari karena pemerintah meminta saham yang lebih besar, itu hanyalah rasa takut yang tidak beralasan. Tidak seperti pabrik sepatu yang bisa didirikan dimanapun, tidak banyak negara diplanet ini yang diberikan kelimpahan sumberdaya mineral. Para investor boleh saja menggertak keseriusan pemerintah dengan mengundurkan diri pada awalnya, namun akan ada yang kembali ataupun pemain baru akan menggantikan mereka. Dengan peraturan yang jelas, penghentian pungutan yang tidak perlu, jaminan keamanan tanpa harus membayar dan penghentian embel-embel pembangunan masyarakat sekitar, maka negeri ini akan tetap menjadi tempat investasi yang menarik. Inilah mungkin filosofi yang dipegang oleh Evo Morales di Bolivia dengan rencana penguasaan saham terbesar oleh negara terhadap sumberdaya mineralnya.

Perbaikan Internal

Persoalan yang terpenting adalah pembenahan internal. Sudah jamak bahwa kekacauan justru terjadi pada saat waktu pengalihan saham terbesar ke negara karena terjadinya tarik-menarik kepentingan siapa yang akan memiliki saham tersebut. Untuk mengurangsi resistensi dari dalam negeri perlu langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat dilingkungan pertambangan khususnya, dan negara pada umumnya. Kuncinya disini adalah transparansi. Perlu penjelasan kemana perginya royalti dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.
Tanpa perbaikan mendasar didalam negeri dan keberanian untuk mengambil sikap sejajar dengan perusahaan asing, maka meminjam istilah John Perkins dalam Confessions of an Economic Hit Man, sumberdaya alam hanya akan menjadi kutuk bagi negeri ini. Kita perlu mengingat bahwa naluri dasar semua perusahaan komersial adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Jadi sudah saatnya kita menghentikan ratapan bahwa mereka membuang limbah disungai, laut, dan mungkin kalau diijinkan, didepan hidung kita sendiri. Sudah saatnya kita berhenti menanyakan kenapa penerimaan negara melalui royalti terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah keuntungan perusahaan-perusahaan itu. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dan mengapa-mengapa yang lain adalah mereka mengikuti naluri dasarnya dan “kita” mau menerimanya.
(Dimuat di harian Jawa Pos, 9 Maret 2006)